Tag Archive | "putusan"

Rhoma Irama Siap Hadapi Putusan Panwaslu

Raja dangdut Rhoma Irama siap menghadapi putusan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) DKI Jakarta sore, 12 Agustus 2012 karena ceramahnya yang diduga SARA. Rhoma siap kasusnya dibawa ke pengadilan jika memang diputus bersalah.

Ceramah Rhoma ketika itu dituduh menyinggung pasangan Jokowi-Ahok soal pemimpin muslim. Saya tidak kenal mereka tapi saya tidak membenci mereka, tidak ada alasan membenci mereka,” ujar Rhoma seperti dikutip detik.com

Rhoma juga minta dihargai bahwa ceramahnya itu jangan dianggap SARA. Terkait kasus ini, Panwaslu telah meminta keterangan sejumlah saksi yakni jamaah yang mendengar pernyataan Rhoma di Masjid Al Isra, pengurus masjid dan warga sekitar masjid. Panwaslu juga memanggil terlapor yakni Rhoma termasuk pihak pelapor yakni tim sukses Joko Widodo-Basuki Thajaja Purnama.

Dalam pemeriksaan pada 6 Agustus 2012, Rhoma dicecar 38 pertanyaan terkait ceramahnya di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, pada 29 Juli lalu.

Posted in Artis, Hot NewsComments Off

Dipenjara 2,5 Tahun, Anand Krihna Banding ke Mahkamah Internasional

Tokoh spiritual Anand Krishna akhirnya dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan mendapat hukuman 2,5 tahun penjara setelah sebelumnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tuduhan pencabulan terhadap salah satu muridnya. Tidak terima dengan putusan MA, pihak Anand dikabarkan akan banding ke Mahkamah Internasional.

Anak Anand, Prashant Gangtani akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Namun dia bilang akan mempelajari dulu keputusan dari MA tersebut. Yang pasti pihaknya akan mengajukan Pengajuan Kembali (PK).

“Karena saya sudah tidak percaya lagi dengan MA, beberapa teman-teman mendorong saya untuk membawa ini ke Mahkamah Internasional. Saya sadar, langkah ini akan memalukan MA namun saya akan membela ayah saya demi kebenaran dan kepastian hukum di negara kita. Saya akan membawa ini ke Mahkamah Internasional,” ujar Prashant seperti dikutip detik.com.

Menurut Prashant, sangat tidak profesional putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa. Padahal jelas-jelas, PN Jaksel sudah memutuskan ayahnya tidak bersalah.

Posted in Hot NewsComments Off

Gara-Gara Karaoke Dengan Pihak Berperkara : Hakim Putu SUika Dipecat!

Gara-gara karaokean dengan pihak yang berperkara Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Putu Suika dipecat. Setelah melalui musyawarah, Putu dipecat dari korps Cakra karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik hakim.

“Majelis menjatuhkan putusan, menolak semua pembelaan untuk seluruhnya. Menjatuhkan hukuman dengan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ucap Ketua MKH Suparman Marzuki saat membacakan putusan tersebut seperti dikutip detik.com.

Putu sempat membela diri dengan mengatakan: “Iya, karaoke 3 kali tapi diajak sama Irfan usai perkara diputus. Saya ingin mencabut keterangan yang diberikan di KY karena saya diintervensi oleh Ketua PN Denpasar. Saya dengan berat hati mengikuti kemauan beliau. Mengapa saya dikorbankan, sementara dia enak-enak. Dulu saya mengikuti beliau karena beliau pimpinan.”

Hakim yang akan pensiun di tahun 2013 dan berpangkat golongan IV C ini dinyatakan melanggar kode etik hakim yaitu berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, berperilaku tidak jujur, menerima hadiah, hibah dari pihak yang diadili yaitu soal perbuatan melawan hukum tentang perjanjian harta di luar nikah.

Posted in Hot NewsComments Off

Putusan MK Tentang Wakil Menteri : 20 Wakil Menteri Berhenti

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa jabatan Wamen adalah konstitusional tetapi yang diangkat sekarang adalah inkonstitusional. Jadi penjelasan pasal 10 adalah inskonstitusional. Juru bicara MK, Akil Mochtar menyebut, proses pengangkatan Wamen sekarang ini adalah inkonstitusional dengan kata lain, pemerintah (presiden) harus melakukan perbaikan dalam Keppres.

Karena pengangkatan wamen sekarang ini payung hukumnya inkonstitusional, maka otomatis wamen yang sekarang berhenti hingga diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang baru. Berarti 20 wamen yang ada sekarang otomatis berhenti. Jika ada perbaikan wamen bisa kembali eksis dan butuh pelantikan ulang.

Putusan MK ini berkaitan dengan gugatan dari Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang mengacu pada pasa 10 UU 39/2008 tentang Kementrian Negara. Dalam putusannya, MK menyatakan penjelasan pasal 10 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara tidak berlaku mengikat. Penjelasan pasal 10 yaitu ‘Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet’.

Presiden SBY mengangkat 20 wamen antara lain dua Wamendikbud, Wamenlu, Wamenhan, Wamenkum HAM, Wamenag, Wamen PU, Wamenkeu dan Wamenkes.

sumber : detik.com

 

 

 

Posted in Hot NewsComments Off

Jelang Putusan Wamen di MK : Dihapus Atau Tidak?

Sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Bersatu sedang berlangsung. “Saya yakin menang. Kalau tidak dikabulkan saya akan ajukan kembali,” kata pemohon yang juga ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), Adi Warman kepada wartawan, 5 Juni 2012.

Menurut Adi ada ketidaksinkronan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan UUD 1945. Di satu pasal ada wamen, tapi di pasal lain tidak ada tugas dan fungsi wamen.”Di pasal 9 yang ada adalah Dirjen, Sekdirjen, Irjen dan sebagainya. Lalu di pasal 10 muncul wamen. Mau ditaruh di mana wamen itu?” ujar Adi.

Dia mesih menunggu amar putusan MK tersebut. Jika dinyatakan inkonstitusional, maka wamen harus bubar. Namun jika MK menyatakan tidak ada kesalahan dengan posisi wamen, maka dia mengaku prihatin dan buat apa fungsi MK jika begitu.

sumber : detik.com

Posted in Hot NewsComments Off

Hari Ini, Nazaruddin Tunggu Vonis!

Muhammad Nazaruddin mantan bendahara umum Partai Demokrat yang terkait kasus Wisma Atlet SEA Games 2011 lalu akan menghadapi sidang pembacaan putusan atas kasus yang dituduhkan padanya hari ini, Jumat, 20 April 2012. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, DKI Jakarta.

Nazaruddin dituntut oleh jaksa KPK dengan hukuman penjara 7 tahun plus denda Rp 300 juta subside enam bulan bui karena dianggap melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf b.

Posted in Hot NewsComments Off


Friend me on FacebookFollow me on TwitterRSS Feed